Gaji PPPK 2026 resmi berlaku melalui aturan terbaru pemerintah. Berikut rincian gaji berdasarkan golongan serta dampaknya bagi kesejahteraan dan profesionalisme ASN.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, menunjukkan ketahanan kuat di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui penguatan reformasi Polri, termasuk memperluas kewenangan Kompolnas dan menjaga posisi Polri langsung di bawah Presiden.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Hilirisasi perkebunan didorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan bioenergi berbasis komoditas seperti sawit, tebu, jagung, dan singkong.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan penertiban tambang di kawasan hutan usai evaluasi IUP oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia.

Jadwal pencairan gaji ke-13 PPPK 2026 diperkirakan Juni–Juli. Simak rincian komponen dan estimasi nominal PPPK Golongan IX.

PPPK tidak bisa dipecat sembarangan oleh pemda. Simak penjelasan lengkap dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan kerja PPPK sesuai aturan ASN.

Pemerintah segera umumkan alih status PPPK menjadi PNS dimulai dari guru dan dosen. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kebijakan resmi dalam waktu dekat.

DPR dukung larangan vape, vape narkoba, BNN temukan zat terlarang vape, RUU narkotika 2026, Ahmad Sahroni, pelarangan rokok elektrik Indonesia

Pemerintah memastikan gaji ke-13 ASN cair paling cepat Juni 2026. Simak rincian komponen, mekanisme pencairan, serta ketentuan untuk PPPK dan CPNS.

SE Menteri PANRB No. 3/2026 mengatur pola kerja ASN dengan skema 4 hari WFO dan 1 hari WFH, dorong efisiensi anggaran dan jaga kualitas layanan publik.

Pemerintah melalui BPH Migas membatasi pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar mulai 1 April 2026. Kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari, roda enam 200 liter.