Polemik pemblokiran 5.506 sertifikat tanah warga Kota Jambi telah berlangsung enam tahun. Adian Y. Napitupulu desak Kejati dan Polda Jambi mengusut dugaan keterlibatan pihak terkait.

LSM Brajo Sakti menyoroti penggunaan anggaran operasional RS Pratama Bukit Kerman Kerinci tahun 2025–2026 dan berencana melaporkan dugaan ketidaksesuaian SOP ke Kejati Jambi.

Kajati Jambi Sugeng Hariadi melunasi tunggakan sekolah dan biaya pengambilan ijazah dua siswa kurang mampu di MI Nurul Hikmah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dalam peringatan Harganas ke-33 Tahun 2026.

Pemprov Jambi menegaskan hibah dana, gedung, dan lahan kepada instansi vertikal, termasuk Kejaksaan dan TNI, sah secara hukum sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Setelah kami mendengar langsung penjelasan dari seluruh pihak terkait, kami menilai penanganan perkara ini telah selesai dan berjalan sesuai mekanisme hukum. Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja Polda Jambi dan Kejati Jambi,” ujar Hinca.

“Tentunya kami dari unsur Pimpinan Polda Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042 Gapu, Kejaksaan Tinggi, memastikan dengan melihat langsung personel yang bertugas untuk memberikan motivasi serta mengkoreksi semoga pelaksanaan pengamanan malam Natal hingga perayaan Tahun Baru bisa berjalan Kondusif,” lanjutnya.

“Kami di Kejaksaan berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang solid dengan Polda Jambi, agar penegakan hukum di daerah ini dapat berjalan profesional, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ungkap Kajati Jambi.

Eksisjambi.com,Tebo – Penggunaan Dana Desa menurut Permendes Nomor 82 tahun 2022 salah satunya harus dialokasikan untuk…

Eksisjambi.com,Sungai Penuh- Pada Awal Tahun 2023 Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kembali memusnahkan barang bukti atau BB…