Kementerian PANRB menginisiasi Hari Pelayanan Publik Nasional sebagai momentum memperkuat komitmen layanan publik yang berkualitas, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Kombinasi libur nasional dan kerja fleksibel tersebut menjadikan Nataru 2025/2026 sebagai salah satu periode akhir tahun terpanjang dan paling adaptif bagi ASN dalam beberapa tahun terakhir.