ST Burhanuddin

Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas

Daerah | Kamis, 30 Apr 2026 - 13:56 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 - 13:56 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Kajati dan pejabat Eselon II, menekankan integritas, tanggung jawab, dan adaptasi cepat dalam penegakan hukum.

Jaksa Agung Buka PERSAJA Literacy Space, Perkuat Budaya Literasi Kejaksaan

Daerah | Rabu, 29 Apr 2026 - 19:37 WIB

Rabu, 29 Apr 2026 - 19:37 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka PERSAJA Literacy Space di Jakarta. Kegiatan ini dorong penguatan literasi dan profesionalisme kejaksaan.

Jaksa Agung Minta Hentikan Kriminalisasi Aparat Desa

Daerah | Senin, 20 Apr 2026 - 14:16 WIB

Senin, 20 Apr 2026 - 14:16 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan larangan kriminalisasi aparat desa dan meminta jajaran kejaksaan mengedepankan pembinaan dalam pengelolaan dana desa.

Jaksa Agung Buka Munas PERSAJA 2026

Daerah | Jumat, 17 Apr 2026 - 18:53 WIB

Jumat, 17 Apr 2026 - 18:53 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin membuka Munas PERSAJA 2026 di Jakarta, menegaskan peran Kejaksaan sebagai game changer dalam penegakan hukum nasiona

PERSAJA Gelar Seminar Internasional Bahas Stabilitas Ekonomi dan Krisis Sistemik IHSG

Daerah | Rabu, 15 Apr 2026 - 15:29 WIB

Rabu, 15 Apr 2026 - 15:29 WIB

PERSAJA menggelar seminar internasional membahas aspek hukum dalam penanganan krisis sistemik IHSG dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional, menghadirkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan para pakar.

Guru Honorer Tri Wulansari Jadi Tersangka Usai Disiplinkan Siswa, DPR Minta Kasus Dihentikan

Daerah | Rabu, 21 Jan 2026 - 09:16 WIB

Rabu, 21 Jan 2026 - 09:16 WIB

“Ini sangat miris. Seorang guru honorer dengan gaji hanya sekitar Rp400 ribu per bulan, mengabdi mendidik anak bangsa, justru harus berhadapan dengan proses hukum,” ujar Hinca.

Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Prioritas Penanganan Kasus yang Berdampak pada Hajat Hidup Orang Banyak

Daerah | Selasa, 2 Des 2025 - 10:56 WIB

Selasa, 2 Des 2025 - 10:56 WIB

“Penanganan perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam harus dilakukan secara cermat, cepat, dan terukur. Negara tidak boleh dirugikan akibat praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya,” ujar Burhanuddin di hadapan jajaran peserta Bimtek.