Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Kemenkes terbitkan SE Nomor HK.02.02/C/1602/2026 untuk memperkuat perlindungan tenaga medis dan menekan penyebaran campak melalui peningkatan kewaspadaan dan imunisasi.

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK lewat UU ASN 2023. Kini kontrak bisa diperpanjang otomatis berbasis kinerja hingga usia pensiun.

“Pengangkatan ini adalah kepercayaan negara kepada saudara-saudari untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, bekerjalah secara profesional, junjung tinggi integritas, serta utamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,” tegas Alfin.

“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.

Eksisjambi.com,Tebo – Dalam menghadapi bencana banjir, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Tebo (Si Dokkes Polres…