Jakarta – Munculnya usulan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di alihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencuri perhatian publik dan Usulan ini mengacu pada perbedaan status kepegawaian yang di atur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023.
Perbedaan antara PPPK dan PNS memang cukup mencolok, terutama dalam hal masa kerja dan hak-hak kepegawaian, PPPK berstatus sebagai pegawai kontrak dengan masa kerja terbatas, sementara PNS merupakan pegawai tetap yang mendapatkan fasilitas lengkap termasuk hak pensiun.
Karena itu, satu-satunya jalan untuk mengubah status PPPK menjadi PNS adalah melalui revisi Undang-Undang ASN Daan Usulan ini pun mendapat dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang kini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi UU ASN.
Wakil rakyat menilai perubahan ini penting untuk memberikan keadilan bagi para ASN, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini berstatus PPPK.
Sementara itu, pihak pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyatakan siap melaksanakan keputusan tersebut jika regulasi baru sudah resmi di sahkan.
“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI serta kesiapan pemerintah, harapan jutaan PPPK di seluruh Indonesia untuk beralih status menjadi PNS kini semakin dekat DPR RI telah memberikan sinyal positif terhadap aspirasi yang di sampaikan oleh Ikatan Pegawai Non-ASN (IPN), khususnya para guru dan tenaga kesehatan.
Jika revisi UU ASN benar-benar di sahkan dalam waktu dekat, maka alih status PPPK menjadi PNS bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju kesejahteraan dan kepastian karier bagi seluruh aparatur negara.(*)
