DPR mendorong afirmasi bagi guru PPPK senior dalam pembahasan alih status menjadi PNS. Namun hingga kini belum ada kebijakan resmi pengangkatan guru PPPK di atas 35 tahun menjadi PNS tanpa tes.

Guru PPPK disebut berpeluang mengikuti seleksi CPNS mulai 2027. Simak tiga poin penting penjelasan Muhammad Qodari serta arah penataan status kepegawaian guru.

Ketua SNWI Sumsel, Susi Maryani, mengusulkan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS dilakukan bertahap tanpa tes. Ia meminta pegawai berusia 35 tahun ke atas diprioritaskan berdasarkan masa kerja.

Pemerintah dan DPR RI menyepakati guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Guru PPPK penuh waktu juga berpeluang menjadi PNS.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan kepastian baru bagi PPPK. Kontrak kerja kini dapat diperpanjang hingga usia pensiun dengan syarat tertentu.

Ratusan guru PPPK paruh waktu di Merangin demo tuntut gaji 5 bulan yang belum dibayar dan kejelasan status kepegawaian

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK lewat UU ASN 2023. Kini kontrak bisa diperpanjang otomatis berbasis kinerja hingga usia pensiun.

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK melalui UU ASN 2023. Kontrak kini lebih fleksibel dan bisa diperpanjang hingga usia pensiun berbasis kinerja.

PPPK menggugat sejumlah pasal dalam UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menciptakan ketimpangan dengan PNS, terutama terkait masa kerja dan akses jabatan.

Revisi UU ASN menjadi dasar utama perubahan kebijakan ini. Pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi PNS, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan di nilai memenuhi standar kompetensi.

“Jika PPPK penuh waktu saja bisa diputus kontraknya, bagaimana nasib PPPK paruh waktu?” menjadi pertanyaan yang semakin sering terdengar.

“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.

“Kami ingin semua dipandang sebagai ASN, bukan lagi PNS atau PPPK. Ini bentuk keadilan dalam birokrasi,” ujar Zudan melalui akun resmi BKN.