Aliansi Merah Putih menyampaikan empat tuntutan utama dalam pertemuan bersama DPR RI dan KemenPANRB, mulai dari penerbitan RPP UU ASN, peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, hingga usulan gaji ditanggung APBN.

PPPK gugat UU ASN, gugatan PPPK ke MK, PPPK ASN kelas dua, UU ASN 2023, PPPK dan PNS, pensiun PPPK, Mahkamah Konstitusi, sistem merit ASN, hak PPPK, berita PPPK terbaru

Pemkab Pesisir Selatan jelaskan kebijakan merumahkan 359 nakes sebagai implementasi UU ASN, bukan keputusan sepihak daerah.

PPPK tidak bisa dipecat sembarangan oleh pemda. Simak penjelasan lengkap dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan kerja PPPK sesuai aturan ASN.

PPPK menggugat sejumlah pasal dalam UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menciptakan ketimpangan dengan PNS, terutama terkait masa kerja dan akses jabatan.

Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut masa depan jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi momentum penting dalam penataan sistem kepegawaian nasional yang lebih adil dan berkeadilan hukum.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

 “Kalau memang dilihat dari berbagai pertimbangan, nanti tentu kita akan dengar dari para akademisi, kemudian dari pendidik juga, para PPPK juga, kemudian semua stakeholder yang terkait,” ujar Reni Astuti.

 “Kami mendengar dan memahami harapan teman-teman PPPK. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan revisi UU ASN Namun, DPR tidak bisa bekerja sendiri Pemerintah juga harus hadir dalam pembahasan agar usulan ini bisa di wujudkan,” ujar Dede Yusuf

“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.