Gubernur Jambi Al Haris melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSUD Bukit Tengah Kerinci senilai Rp137,5 miliar. Rumah sakit tipe C ini ditargetkan selesai Desember 2026 dan beroperasi pada 2027.

DPR RI memperkuat sinergi dengan BI, Kemenkeu, DEN, dan Kementerian ESDM untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu hasilnya, harga gas industri turun menjadi USD 13 per MMBTU demi melindungi lapangan kerja.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Komisi XI DPR RI mulai membahas arah kebijakan ekonomi dan RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

Anggota DPR RI Edi Purwanto bersama Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari meninjau kondisi infrastruktur. Perbaikan jalan yang baru 16 persen mantap ini membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan swasta.

Mahkamah Konstitusi hapus pensiun seumur hidup pejabat negara. DPR dan pemerintah diberi waktu 2 tahun susun UU baru, atau hak pensiun otomatis gugur.

DPR RI melalui Komisi XI menekan pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah strategis menjaga stabilitas rupiah, harga minyak, serta mengamankan APBN di tengah gejolak ekonomi global.

Bupati Merangin M. Syukur membuka Musrenbang RKPD 2027 di Bangko. Fokus pada penguatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi berbasis potensi daerah di tengah tantangan kontraksi anggaran Rp240 miliar.

Pemerintah menetapkan PT Cimendang Sakti Kontrakindo (PT CSK) sebagai pelaksana proyek yang bersumber dari APBN tersebut. Namun di balik pengumuman resmi itu, muncul silang tanya: mengapa perusahaan yang sedang tersangkut proses hukum dapat lolos memegang proyek strategis di daerah?