Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan menargetkan rampung pada Rapat Paripurna Desember 2026. Aspirasi masyarakat terus diserap demi aturan yang berkualitas dan berkeadilan.

Komisi III DPR RI memastikan implementasi KUHP dan KUHAP di Jawa Barat berjalan optimal. Koordinasi antar penegak hukum dinilai baik tanpa hambatan berarti.

Kasus videografer Amsal Sitepu jadi sorotan publik, Komisi III DPR RI tekankan keadilan substantif dalam penanganan perkara sektor kreatif.

Komisi III DPR RI apresiasi Polri, Polda Metro Jaya, kasus aktivis KontraS, penegakan hukum, transparansi hukum

Komisi III DPR RI mendesak Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan memastikan korban mendapat perlindungan serta perawatan maksimal.

Komisi III DPR RI mengawal tuntas kasus Nabila O’Brien sebagai bukti negara hadir memastikan penegakan hukum yang adil dengan pendekatan restorative justice sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.

Komisi III DPR RI memantau kesiapan implementasi KUHAP baru sesuai UU Nomor 20 Tahun 2025 saat kunjungan kerja reses ke Kalimantan Selatan, memastikan transisi berjalan tertib tanpa ketidakpastian hukum.

“Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam proses hukum, DPR akan menjalankan kewenangannya,” tegas Soedeson.

Setelah meminta persetujuan anggota Komisi III yang hadir dan mendapat jawaban “setuju”, Sahroni resmi kembali menduduki kursi pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang terbukti melakukan penganiayaan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

“Di luar penanganan perkara, KPK mendorong pemulihan aset melalui koordinasi dan supervisi dengan pemda. Sepanjang 2025, KPK berhasil menyelamatkan aset daerah mencapai Rp122,10 triliun,” ujar Setyo Budiyanto dalam rapat tersebut.

“Setelah kami mendengar langsung penjelasan dari seluruh pihak terkait, kami menilai penanganan perkara ini telah selesai dan berjalan sesuai mekanisme hukum. Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja Polda Jambi dan Kejati Jambi,” ujar Hinca.

“Ini sangat miris. Seorang guru honorer dengan gaji hanya sekitar Rp400 ribu per bulan, mengabdi mendidik anak bangsa, justru harus berhadapan dengan proses hukum,” ujar Hinca.