Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi masa depan ekonomi masyarakat Sumbar,” pungkasnya

Lebih lanjut, OJK memastikan bahwa seluruh proses administratif dan mekanisme kelembagaan akan dijalankan sesuai aturan guna menjaga stabilitas, kesinambungan tugas, serta fungsi pengawasan sektor jasa keuangan.

Tak kalah penting, DPR mendorong penguatan sistem pengawasan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi gejolak pasar sejak awal. Sistem tersebut di harapkan mampu meminimalkan risiko kepanikan dan memberikan ruang bagi otoritas untuk mengambil langkah antisipatif sebelum tekanan pasar semakin membesar.

“Namun, bagi WNI yang terbukti secara sadar melakukan tindak pidana penipuan lintas negara, tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Prinsipnya jelas yaitu perlindungan tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan kriminal”tambahnya.*”

“Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar”ungkapnya

“Warga jangan main hakim dong, kalau nggak mau ditagih ya jangan ngutang demi gaya hidup. Sudah ngutang merasa jadi korban. Debt collector itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tegas Sandri, yang juga merupakan Ketua Umum PB SEMMI, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

“Setiap saksi yang dipanggil memiliki relevansi dengan konstruksi perkara. Kami meminta klarifikasi mengenai fakta-fakta di lapangan,” kata sumber internal KPK.