Mahkamah Agung melalui BSDK bekerja sama dengan KPK menggelar pendidikan antikorupsi bagi pimpinan pengadilan guna memperkuat integritas aparatur peradilan

Puspenkum Kejagung RI menggelar penyuluhan hukum di Kabupaten Bandung dengan tema pencegahan korupsi, diikuti 150 peserta dari kalangan ASN.

Peningkatan nilai IPKD MCSP menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi tidak cukup dengan komitmen di atas kertas. Kami mendorong perbaikan sistem, pengawasan yang kuat, serta transparansi dalam setiap proses pemerintahan,” ujar Wali Kota Alfin .

Keberadaan PAKSI dan API di harapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai integritas dan budaya antikorupsi di berbagai sektor. Para penyuluh ini berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari aparatur sipil negara, akademisi, hingga praktisi di berbagai bidang.

“Saudara sebagai calon aparatur di Kementerian Hukum sangat rentan, terlebih ketika mengelola fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ibnu di hadapan para taruna.

“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.

“Pemberantasan korupsi adalah kerja bersama. Sinergi antarlembaga harus terus dijaga agar sistem pengawasan dan integritas di lingkungan peradilan semakin kokoh,” ujar Ibnu.

“LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk komitmen penyelenggara negara terhadap integritas dan pemerintahan yang bersih,” demikian penegasan KPK dalam keterangannya.

Pendidikan antikorupsi, kejujuran, dan integritas menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi dari akarnya. Nilai-nilai tersebut perlu diajarkan secara konsisten sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keteladanan orang tua dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak.

“Satukan Aksi, Basmi Korupsi” mengandung pesan kuat tentang pentingnya menyatukan langkah, komitmen, dan energi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, pelajar, hingga masyarakat luas, untuk berkontribusi secara nyata sesuai dengan peran masing-masing.

 “Lebih jauh, korupsi di sektor ini bisa sangat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

Eksisjambi.com,Jambi- Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto memimpin kegiatan sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada…