“Saya tegaskan bahwa pelantikan ini tidak dilandasi intervensi pihak manapun dan tidak ada tekanan, titipan, dan kepentingan pribadi atau kelompok. Seluruh proses jabtan ini murni melalui sistem manajemen talenta. Sistem ini mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak,” kata Khairunas siang ini.

“Pejabat yang dilantik harus mampu bekerja cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jabatan adalah kepercayaan yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati

“Pelantikan ini menandai dimulainya amanah baru yang menuntut integritas, profesionalisme, serta kinerja yang terukur dan akuntabel. Jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi,” ujar Ayodhia.

Jabatan adalah amanah. Diharapkan para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara maksimal, menjunjung tinggi integritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Sungai Penuh,” ujar Azhar Hamzah.

Sebaliknya, kewajiban UKOM berlaku bagi pejabat fungsional pada jenjang yang lebih tinggi. Jenjang Ahli Madya dengan pangkat Pembina (IVa) dan Pembina Tingkat I (IVb), serta jenjang Ahli Utama pada pangkat Madya (IVd), wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Dalam sistem kepegawaian nasional, terdapat tiga status yang kerap menjadi perhatian publik, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu.

Pemerintah secara khusus menetapkan beberapa kelompok yang diwajibkan melakukan aktivasi sebelum tenggat waktu tertentu, berdasarkan informasi yang berlaku hingga 24 Desember 2025.

Coretax merupakan sistem layanan pajak terbaru yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform. Agar dapat digunakan secara optimal, wajib pajak harus terlebih dahulu mengaktifkan akun Coretax dan membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP) sebagai tanda tangan elektronik resmi.

“ASN adalah motor penggerak pelayanan kepada masyarakat. Di usia ke-54 ini, kita berharap KORPRI semakin solid, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Kerinci,” ujar Wabup Murison.

Peringatan HUT Korpri ke-54 tahun ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh ASN di Kota Sungai Penuh untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, memperkuat profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima.

Penyamaan manajemen PNS dan PPPK dalam RUU ASN berfokus pada tiga aspek utama yang selama ini menjadi pembeda signifikan di lingkungan ASN

Revisi UU ASN di harapkan membawa angin segar bagi jutaan tenaga honorer dan PPPK yang selama ini menghadapi ketidakpastian status. Dengan penegasan bahwa seluruh jabatan bersifat penuh waktu, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan ASN yang stabil, jelas, dan berkesinambungan.

“Kami hanya dapat memproses pemberhentian ASN setelah pengadilan menetapkan keputusan inkrah. Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan disiplin ASN,” ujar Nina, Rabu (12/11/2025).

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

Saya hanya ingin kejelasan. Kalau saya salah, saya siap diperiksa. Tapi jangan diamkan saya seperti ini,” ucapnya lirih.