Peringatan HUT Korpri ke-54 tahun ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh ASN di Kota Sungai Penuh untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, memperkuat profesionalisme, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima.

Penyamaan manajemen PNS dan PPPK dalam RUU ASN berfokus pada tiga aspek utama yang selama ini menjadi pembeda signifikan di lingkungan ASN

Revisi UU ASN di harapkan membawa angin segar bagi jutaan tenaga honorer dan PPPK yang selama ini menghadapi ketidakpastian status. Dengan penegasan bahwa seluruh jabatan bersifat penuh waktu, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan ASN yang stabil, jelas, dan berkesinambungan.

“Kami hanya dapat memproses pemberhentian ASN setelah pengadilan menetapkan keputusan inkrah. Langkah ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan disiplin ASN,” ujar Nina, Rabu (12/11/2025).

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

Saya hanya ingin kejelasan. Kalau saya salah, saya siap diperiksa. Tapi jangan diamkan saya seperti ini,” ucapnya lirih.

 “Kalau memang dilihat dari berbagai pertimbangan, nanti tentu kita akan dengar dari para akademisi, kemudian dari pendidik juga, para PPPK juga, kemudian semua stakeholder yang terkait,” ujar Reni Astuti.

 “Kami mendengar dan memahami harapan teman-teman PPPK. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan revisi UU ASN Namun, DPR tidak bisa bekerja sendiri Pemerintah juga harus hadir dalam pembahasan agar usulan ini bisa di wujudkan,” ujar Dede Yusuf

“Atas nama PSTK Tanah Kampung, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Alfin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, dan Sekda Alpian Pian beserta seluruh SKPD yang telah turun langsung dalam kegiatan ini,” ujar Koesnadi, perwakilan masyarakat setempat.

Bagi ASN yang berminat, pendaftaran dapat di lakukan secara daring melalui situs resmi rekrutmen.kpk.go.id atau tautan yang tersedia di profil resmi KPK.

“TPP itu disesuaikan dengan kemampuan daerah, namun barang (anggaran) itu tetap ado,” ujar H. M. Syukur.

“Tenaga honorer yang tidak ikut tes, paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025,” ujar Zudan.

 “Kami sudah beraudiensi dengan pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Alhamdulillah ada tanda positif,” ujar Fadlun

Artinya, PPPK bisa berpindah tempat kerja atau lokasi tugas selama masih berada di lingkungan instansi yang sama dan tetap menjalankan jabatan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati”

“PPPK sering dianggap sebagai ban serep PNS. Mereka bekerja dengan kontrak, dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau karena anggaran habis,” jelas Fadlun.