Wakil Ketua I DPRD Sungai Penuh Hardizal menghadiri upacara Hardiknas 2026 di Lapangan Merdeka. Momentum ini menegaskan komitmen bersama memajukan pendidikan berkualitas.
Tags:

Puspenkum Kejagung RI menggelar penyuluhan hukum di Kabupaten Bandung dengan tema pencegahan korupsi, diikuti 150 peserta dari kalangan ASN.

Gubernur Jambi Al Haris apresiasi kinerja Kepala BKKBN Jambi Putut Riyatno yang pensiun, sebut kontribusinya penting dalam pembangunan keluarga dan penanganan stunting.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Komisi X DPR RI menyoroti skema UKT yang dinilai tidak adil bagi anak ASN. Penggolongan biaya kuliah dianggap belum mencerminkan kondisi ekonomi riil keluarga.

Pemkab Pesisir Selatan jelaskan kebijakan merumahkan 359 nakes sebagai implementasi UU ASN, bukan keputusan sepihak daerah.

PPPK tidak bisa dipecat sembarangan oleh pemda. Simak penjelasan lengkap dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan kerja PPPK sesuai aturan ASN.

Pemerintah segera umumkan alih status PPPK menjadi PNS dimulai dari guru dan dosen. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kebijakan resmi dalam waktu dekat.

SE Menteri PANRB No. 3/2026 mengatur pola kerja ASN dengan skema 4 hari WFO dan 1 hari WFH, dorong efisiensi anggaran dan jaga kualitas layanan publik.

Analisis hukum dan politik terhadap arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris, yang dinilai mengarah pada pembangunan inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan prinsip good governance dan kesejahteraan masyarakat.

Wacana ASN masuk kantor hanya 3 hari seminggu dan sisanya WFA muncul sebagai upaya hemat BBM dan anggaran negara. Pemerintah targetkan pengurangan mobilitas hingga 40 persen.

Pemerintah wacanakan WFA untuk ASN dan sekolah online mulai April 2026 sebagai langkah fleksibilitas kerja dan pengurangan mobilitas.

Gugatan penyetaraan PPPK dengan PNS di Mahkamah Konstitusi berpotensi ditolak. Wakil Ketua MK Saldi Isra menilai pelamar sudah mengetahui perbedaan status sejak awal.

Perkara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut masa depan jutaan aparatur negara di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi momentum penting dalam penataan sistem kepegawaian nasional yang lebih adil dan berkeadilan hukum.