Audiensi tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak guru swasta, khususnya dalam upaya mendapatkan kesempatan yang adil dalam rekrutmen PPPK, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Hal terpenting untuk memajukan Cilacap adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai di perlukan agar potensi pariwisata Cilacap dapat berkembang serta mempermudah pergerakan orang dan barang,” ujar Ahmad Heryawan saat di wawancarai Parlementaria usai memimpin Festival Aspirasi BAM DPR RI di Cilacap, Jawa Tengah, kemarin.

Meski DPR menyatakan akan mengawal, masyarakat mempertanyakan lambannya proses pengangkatan. Jika memang menjadi prioritas nasional, mengapa pengangkatan guru honorer masih sangat terbatas? Jika pengawasan dilakukan secara serius, mengapa masih banyak guru yang terjebak dalam ketidakpastian?

“Kalau definisinya tidak jelas, kebijakan yang di hasilkan bisa tidak tepat sasaran. Pendidikan tinggi harus benar-benar menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi, bukan sekadar angka statistik,” tegasnya.

Dampak lingkungan yang tidak terkendali, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, dinilai dapat berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui fungsi pengawasan DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas industri dan energi berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kita harus realistis. Selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan, pemerintah perlu membuka ruang investasi dan, bila diperlukan, melakukan impor dengan tetap memperhatikan kepentingan peternak lokal,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto juga secara resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

“Ini tentu perlu kita apresiasi karena menunjukkan potensi besar pemuda di daerah. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi tersebut terus difasilitasi dan dikembangkan melalui kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Himmatul Aliyah usai memimpin kegiatan.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

“Bahwa tugas utamanya melindungi, melestarikan, menjaga, itu tetap harus dilaksanakan. Tinggal kemudian, tahapan berikutnya adalah kita menuntut inovasi dari terjaganya hutan itu bisa memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat,” tegas Alex Indra Lukman.

Tak kalah penting, DPR mendorong penguatan sistem pengawasan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi gejolak pasar sejak awal. Sistem tersebut di harapkan mampu meminimalkan risiko kepanikan dan memberikan ruang bagi otoritas untuk mengambil langkah antisipatif sebelum tekanan pasar semakin membesar.

Dalam perannya sebagai Korekkeu, Sari Yuliati akan mengawal berbagai agenda penting DPR RI yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi, pengelolaan keuangan negara, serta penguatan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Namun, bagi WNI yang terbukti secara sadar melakukan tindak pidana penipuan lintas negara, tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Prinsipnya jelas yaitu perlindungan tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan kriminal”tambahnya.*”

“Undang-undang mengatur secara jelas. WNI yang masuk dinas militer asing dapat kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis, kecuali ada izin resmi dari Presiden Republik Indonesia,” ujar Supratman.