“Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar”ungkapnya

“Penguatan ini di antaranya melalui pengembangan organisasi dan personel, serta modernisasi dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna mengoptimalkan peran Puspenerbad dalam mendukung operasi TNI,” ujar Sukamta.

“Tidak hanya operator. Pemodal dan pemilik alat berat juga harus diproses hukum,” tegasnya.

“Kalau jalan khusus ini segera rampung dan difungsikan, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya. Lalu lintas lebih lancar, konflik bisa ditekan, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga tidak terganggu,” katanya.

DPR juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap operator wisata yang lalai, termasuk sanksi tegas bagi pihak yang memaksakan pelayaran di tengah peringatan cuaca buruk. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di kawasan wisata bahari dinilai mendesak, agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi tertulis dari seluruh fraksi terkait sikap final mereka. Dinamika politik masih sangat mungkin berubah seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada yang diperkirakan akan menjadi isu panas di parlemen dalam waktu dekat.

“Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian. Dengan kondisi jalan yang baik, distribusi hasil pertanian dan aktivitas warga akan semakin lancar. Kami di DPR RI tentu akan terus mendorong dan mendukung pembangunan daerah,” kata Edi Purwanto.

“Penguatan sektor pangan harus dimulai dari hulu. Peternak rakyat perlu mendapat dukungan yang nyata agar mampu meningkatkan produksi protein hewani sekaligus memperbaiki taraf hidup mereka,” ujar salah satu anggota Komisi VI D

Nasir menjelaskan bahwa banjir telah menelan korban jiwa, memicu penyakit, memadamkan listrik, serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa situasi ini telah memenuhi indikator penetapan bencana nasional sebagaimana diatur dalam UU 24/2007, PP 21/2008, dan Perpres 17/2018, mulai dari banyaknya korban, kerugian signifikan, cakupan wilayah luas, hingga menurunnya kemampuan daerah menangani bencana.

Ia mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa agar penanganan lebih terkoordinasi dan bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Nasir menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dan berharap Presiden tidak ragu untuk menetapkan status bencana nasional.(*)

 “Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tegasnya.

Bandara yang dikenal dengan nama Bandara IMIP itu tercatat secara resmi di bawah pengawasan DJPU dengan kode WAMP/MWS, berstatus “bandara khusus” dan digunakan untuk penerbangan domestik swasta.

Agenda pertama rapat adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara. Setelah mendengarkan laporan komisi dan pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan persetujuan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Komisi III menilai bahwa keterlibatan publik adalah kunci agar RUU KUHAP mampu menjawab tantangan hukum masa kini serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

“Ini soal keadilan dan kepastian karier. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PPPK berhak mendapatkan status yang sepadan dengan kontribusi mereka,” ujarnya

 “Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperoleh masukan dan data faktual di lapangan. Kami ingin melihat secara langsung kondisi kualitas, ketersediaan, serta sistem distribusi beras yang dikelola oleh Perum BULOG di Kota Mataram,” ujar Siti Hediati Soeharto seusai peninjauan, didampingi Wakil Direktur Utama Perum BULOG, Mayjen TNI (Purn.) Marga Taufik.