“Transformasi digital menuntut sinergi antara TNI, industri pertahanan, lembaga riset, dan DPR RI sebagai pengarah kebijakan. Kita tidak hanya harus menguasai teknologi pertahanan, tetapi juga mengendalikan nilai-nilai yang menuntun penggunaannya,” tegas Amelia.

“Pemohon I yang juga berprofesi sebagai akademisi, praktisi, pengamat kebijakan publik, dan pembayar pajak, tidak rela pajaknya di gunakan untuk membayar tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR yang hanya menempati jabatan selama lima tahun,” kata Syamsul Jahidin dalam persidangan.

“PPPK sering dianggap sebagai ban serep PNS. Mereka bekerja dengan kontrak, dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau karena anggaran habis,” jelas Fadlun.

“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.

 “Alhamdulillah, jalan Payakumbuh-Lintau segera diperbaiki bersama ruas jalan lainnya dengan dana Inpres Jalan Daerah (IJD),” ungkap Andre Rosiade.

“Kami memahami kritik publik terkait besarnya tunjangan dan fasilitas yang selama ini diterima anggota DPR. Karena itu, DPR sepakat melakukan pemangkasan dan pengetatan. Langkah ini adalah bentuk komitmen kami untuk lebih sederhana dan transparan,” ujar Puan.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dalam mempercepat pembangunan di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Dharmasraya dan Kami akan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani dan sektor pertanian, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Andre.