Ketua SNWI Sumsel, Susi Maryani, mengusulkan pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS dilakukan bertahap tanpa tes. Ia meminta pegawai berusia 35 tahun ke atas diprioritaskan berdasarkan masa kerja.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

BKN menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dialihkan menjadi tenaga non-ASN. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta pegawai tidak percaya isu viral.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Pemkab Pesisir Selatan jelaskan kebijakan merumahkan 359 nakes sebagai implementasi UU ASN, bukan keputusan sepihak daerah.

DPRD berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, khususnya perangkat daerah terkait, guna mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam sistem kepegawaian nasional, terdapat tiga status yang kerap menjadi perhatian publik, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu.

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

“Tenaga honorer yang tidak ikut tes, paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025,” ujar Zudan.

 “Kami sudah beraudiensi dengan pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Alhamdulillah ada tanda positif,” ujar Fadlun

Eksisjambi.com, SungaiPenuh – Walikota Sungai Penuh Alfin,S.H telah Mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3.3/16/5/8/2025/Bakeuda-3 tentang Pembayaran…

Eksisjambi.com ,Sumbar- Pemerintah memberikan sinyal atau harapan baru bagi seluruh Pegawai Honorer Anggota Satuan Polisi Pamong…