Gubernur Jambi Al Haris bangga dua daerah, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tebo, meraih penghargaan nasional pada Malam Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 di Palembang.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi sekaligus penyerahan LKPJ Tahun 2025, disertai apresiasi terhadap peran strategis DPRD.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, menghadiri rakor mitigasi kekeringan di Kementerian Pertanian RI guna mengantisipasi potensi kekeringan ekstrem 2026 dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemkot Sungai Penuh melarang siswa SD dan SMP membawa kendaraan bermotor ke sekolah demi meningkatkan keselamatan dan kedisiplinan pelajar.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri Rakornas SDM Perhubungan 2026 di Jakarta, membahas harmonisasi kebijakan dan peningkatan kualitas SDM transportasi daerah.

Pemkab Merangin ambil langkah tegas atasi sampah di Bangko dengan membentuk Satgas Sampah dan menerapkan sanksi Perda No. 02 Tahun 2014, termasuk denda hingga Rp10 juta dan kurungan 3 bulan bagi pelanggar.

DPRD Kota Sungai Penuh menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025, berisi evaluasi, kritik, dan masukan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah bersama Sekda Alpian melakukan sidak dan penertiban pedagang di Pasar Tanjung Bajure guna menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, memimpin rapat evaluasi penertiban pedagang Pasar Tanjung Bajure guna menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan kondusif bagi pedagang serta masyarakat.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, menyerahkan LKPD Tahun 2025 ke BPK RI Perwakilan Jambi sebagai bentuk komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional demi meraih opini WT

Rapat Paripurna DPRD Sungai Penuh bahas pengantar LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2025, soroti capaian pembangunan, kondisi ekonomi, serta sinergi pemerintah daerah dan DPRD.

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

Delapan belas pemerintah daerah resmi jalin kerja sama dengan BSSN untuk pemanfaatan sertifikat elektronik. Langkah ini perkuat keamanan dan transformasi digital layanan publik.

“Kami ingin memastikan akses menuju pasar tidak terhambat oleh sampah maupun parkir yang semrawut. Hari ini kami turun full team untuk membantu pembersihan sekaligus penataan lingkungan pasar,” tegasnya.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen mendukung peningkatan pendidikan ASN, khususnya melalui program pascasarjana. ASN yang memiliki kompetensi dan wawasan luas akan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan responsif kepada masyarakat,” kata Zahirman.