Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa alih status PPPK ke PNS bukanlah sesuatu yang mustahil untuk di wujudkan. Segalanya sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah ke depan, khususnya keputusan politik yang akan di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Penyamaan manajemen PNS dan PPPK dalam RUU ASN berfokus pada tiga aspek utama yang selama ini menjadi pembeda signifikan di lingkungan ASN

“Ini soal keadilan dan kepastian karier. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PPPK berhak mendapatkan status yang sepadan dengan kontribusi mereka,” ujarnya

Talenta ASN 2026. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui dapat berdampak pada pemetaan talenta, pengembangan karier, hingga peluang peningkatan jenjang jabatan ke depan

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

 “Kalau memang dilihat dari berbagai pertimbangan, nanti tentu kita akan dengar dari para akademisi, kemudian dari pendidik juga, para PPPK juga, kemudian semua stakeholder yang terkait,” ujar Reni Astuti.

 “Kami mendengar dan memahami harapan teman-teman PPPK. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan revisi UU ASN Namun, DPR tidak bisa bekerja sendiri Pemerintah juga harus hadir dalam pembahasan agar usulan ini bisa di wujudkan,” ujar Dede Yusuf

 “Kami sudah beraudiensi dengan pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Alhamdulillah ada tanda positif,” ujar Fadlun

“PPPK sering dianggap sebagai ban serep PNS. Mereka bekerja dengan kontrak, dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau karena anggaran habis,” jelas Fadlun.

“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.

 “Kami sebenarnya berharap ada kepastian hari ini, minimal sinyal dari Presiden. Tapi ternyata tidak ada. Mudah-mudahan nanti di pembahasan RAPBN 2026 bisa ada kabar baik,” ujar salah satu PNS di lingkungan kementerian di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Kami ingin semua dipandang sebagai ASN, bukan lagi PNS atau PPPK. Ini bentuk keadilan dalam birokrasi,” ujar Zudan melalui akun resmi BKN.