Wacana ASN masuk kantor hanya 3 hari seminggu dan sisanya WFA muncul sebagai upaya hemat BBM dan anggaran negara. Pemerintah targetkan pengurangan mobilitas hingga 40 persen.

Menteri PANRB Rini Widyantini menerima audiensi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membahas penataan kelembagaan dan SDM berbasis konsep shared outcome dan integrasi SKP.

“Kita ingin bekerja dengan tenang, aman, dan tidak bermasalah secara hukum. Karena itu, tunjuklah orang-orang yang benar-benar mampu, jujur, dan bertanggung jawab,” pesannya.

Istilah “rombak kepala SKPD” sering terdengar sederhana, padahal prosesnya tidak mudah. Setiap pelantikan dan pergantian pejabat berlandaskan kebijakan dan pertimbangan matang, mengacu pada undang-undang serta regulasi yang mengatur jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sanalah letak ikatan amanah pertanggungjawaban yang tidak hanya berlaku di hadapan negara, tetapi juga di hadapan Tuhan.

“Kami tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas capaian ini. Tentu tugas kita ke depan adalah mempertahankan, karena yang menjadi objek penilaian adalah sejauh mana kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyalahi aturan,” ujar Gubernur Al Haris.

Ya, hari ini (Kamis, red) ASN yang dinasnya di ramping sudah pindah ke dinas atau unit kerja yang telah di tunjuk oleh BKPSDM,” ujar salah satu ASN Pemkot Sungai Penuh, Kamis (15/1/2026).

“Saya berharap pejabat yang di lantik mampu bersinergi, berkolaborasi, dan melakukan kerja cerdas. Tantangan ke depan tidak ringan, sehingga di butuhkan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada hasil,” lanjutnya

Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai pijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan di seluruh sektor, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkeadilan.

“Ini kelewatan. Saya kasih surat peringatan langsung, SP-1 dari saya,” tegas Bupati di hadapan pegawai yang hadir.

Dalam sistem kepegawaian nasional, terdapat tiga status yang kerap menjadi perhatian publik, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu.

“Penindakan tetap menjadi instrumen penting, namun tujuan utamanya adalah memulihkan hak negara dan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto dalam keterangannya.

“Mudah-mudahan prestasi ini dapat kita pertahan kan bahkan lebih kita tingkatkan, dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus menggali prestasi dan mempersembahkan penghargaan di bidang lainnya nanti.” Tandasnya.

Dalam konteks efisiensi fiskal yang digalakkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah daerah menyesuaikan belanja kegiatan termasuk pemangkasan perjalanan dinas dan biaya tak prioritas hingga 50% sesuai arahan nasional.

Penyamaan manajemen PNS dan PPPK dalam RUU ASN berfokus pada tiga aspek utama yang selama ini menjadi pembeda signifikan di lingkungan ASN

Revisi UU ASN di harapkan membawa angin segar bagi jutaan tenaga honorer dan PPPK yang selama ini menghadapi ketidakpastian status. Dengan penegasan bahwa seluruh jabatan bersifat penuh waktu, pemerintah ingin memastikan arah kebijakan ASN yang stabil, jelas, dan berkesinambungan.