Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah melantik 56 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas. Pelantikan dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melantik 30 pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, Rabu (17/6/2026).

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.

Pemkot Sungai Penuh menggelar gotong royong serentak dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Wako Alfin mengajak masyarakat memilah sampah dari rumah untuk mendukung lingkungan bersih dan program bank sampah.

Gaji ke-13 ASN, PPPK, dan pensiunan mulai cair pada 2 Juni 2026. Simak besaran yang diterima PPPK berdasarkan golongan serta mekanisme pencairannya.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

PPPK gugat UU ASN, gugatan PPPK ke MK, PPPK ASN kelas dua, UU ASN 2023, PPPK dan PNS, pensiun PPPK, Mahkamah Konstitusi, sistem merit ASN, hak PPPK, berita PPPK terbaru

BKN menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dialihkan menjadi tenaga non-ASN. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta pegawai tidak percaya isu viral.

PPPK Paruh Waktu berpeluang naik status menjadi penuh waktu. BKN RI menyebut syarat utama adalah kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran pemerintah

Apkasi menyampaikan beban fiskal pengangkatan PPPK kepada Menteri PANRB Rini Widyantini dan mendorong solusi kebijakan yang berpihak pada kemampuan keuangan daerah.

Penyetaraan karier PPPK dan PNS menjadi langkah besar reformasi ASN. PPPK kini memiliki peluang jabatan, kesejahteraan, dan jenjang karier lebih terbuka.