Komisi II DPR RI meminta pemerintah mengambil kebijakan fiskal untuk menyelamatkan APBD daerah. Rapat bersama Mendagri menyoroti keterlambatan gaji PPPK dan pengurangan TPP ASN

DPR mengkritik budaya kerja ASN yang dinilai masih belum kompetitif, sementara Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengajak 6,7 juta ASN tetap bangga mengabdi dalam senyap demi Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menuai sorotan setelah mengkritik etos kerja sebagian ASN yang dinilai masih berada di zona nyaman. Pernyataan soal KPI birokrasi hingga polemik CPNS memicu perdebatan publik.

Pemerintah bersama DPR RI telah menyiapkan solusi terkait persoalan anggaran PPPK. Presiden akan mengumumkan kebijakan resmi untuk memberikan kepastian bagi PPPK di seluruh Indonesia.

MenPAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan RPP Manajemen ASN 2026 mengatur penghargaan bagi pensiunan ASN, termasuk PPPK, yang masih menunggu persetujuan Presiden.

DPR RI melalui Komisi X mengusulkan gaji minimum guru sebesar Rp5 juta per bulan serta menyiapkan alokasi anggaran 2027 untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

Pemerintah melalui BKN bersama KPK, KemenPAN-RB, dan LAN meluncurkan e-Learning ASN Berintegritas yang dapat diakses seluruh PNS dan PPPK untuk mendukung pengembangan karier serta memperkuat budaya antikorupsi.

BKN menargetkan 145 ribu ASN menguasai kecerdasan buatan (AI) melalui program pelatihan digital bersama Microsoft Indonesia dan Binar Academy guna mempercepat transformasi birokrasi digital

Wacana PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali mencuat. DPR menilai pengabdian panjang dapat menjadi bentuk seleksi, namun usulan tersebut masih menuai pro dan kontra.

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah melantik 56 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas. Pelantikan dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melantik 30 pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, Rabu (17/6/2026).

Draf penataan PPPK dikabarkan telah rampung. PPPK paruh waktu berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan aparatur.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Komisi II DPR RI mendukung perpanjangan masa transisi batas belanja pegawai 30 persen APBD dan menegaskan PPPK tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah.