DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.

Tim Ahli Gubernur Jambi Nanda Herlambang mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Gubernur Al Haris dengan modus digital dan teknologi AI.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Pemkot Sungai Penuh resmi menerapkan jam kerja baru ASN mulai Mei 2026. Aturan ini menekankan disiplin, efektivitas kerja, dan peningkatan pelayanan publik.

Pemkot Sungai Penuh raih penghargaan nasional. Asisten II Nasran tekankan disiplin ASN melalui sistem absensi “Siap Juara”.

Wakil Ketua I DPRD Sungai Penuh Hardizal menghadiri upacara Hardiknas 2026 di Lapangan Merdeka. Momentum ini menegaskan komitmen bersama memajukan pendidikan berkualitas.
Tags:

Puspenkum Kejagung RI menggelar penyuluhan hukum di Kabupaten Bandung dengan tema pencegahan korupsi, diikuti 150 peserta dari kalangan ASN.

Gubernur Jambi Al Haris apresiasi kinerja Kepala BKKBN Jambi Putut Riyatno yang pensiun, sebut kontribusinya penting dalam pembangunan keluarga dan penanganan stunting.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Komisi X DPR RI menyoroti skema UKT yang dinilai tidak adil bagi anak ASN. Penggolongan biaya kuliah dianggap belum mencerminkan kondisi ekonomi riil keluarga.

Pemkab Pesisir Selatan jelaskan kebijakan merumahkan 359 nakes sebagai implementasi UU ASN, bukan keputusan sepihak daerah.

PPPK tidak bisa dipecat sembarangan oleh pemda. Simak penjelasan lengkap dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan kerja PPPK sesuai aturan ASN.

Pemerintah segera umumkan alih status PPPK menjadi PNS dimulai dari guru dan dosen. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kebijakan resmi dalam waktu dekat.