Pemerintah menyiapkan kebijakan mulai Januari 2027 seluruh PPPK paruh waktu di daerah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu dengan anggaran sekitar Rp31,1 triliun.

Menjelang Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, ribuan PPPK di seluruh Indonesia menaruh harapan besar pada kepastian status, perlindungan kerja, dan kebijakan yang berpihak pada masa depan aparatur.

Wacana PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali mencuat. DPR menilai pengabdian panjang dapat menjadi bentuk seleksi, namun usulan tersebut masih menuai pro dan kontra.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

WFH ASN resmi berlaku 3 April 2026 dengan pengawasan ketat. ASN wajib aktifkan ponsel, respons pesan 5 menit, dan terpantau geo-location.

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK lewat UU ASN 2023. Kini kontrak bisa diperpanjang otomatis berbasis kinerja hingga usia pensiun.

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK melalui UU ASN 2023. Kontrak kini lebih fleksibel dan bisa diperpanjang hingga usia pensiun berbasis kinerja.

PPPK menggugat sejumlah pasal dalam UU ASN ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menciptakan ketimpangan dengan PNS, terutama terkait masa kerja dan akses jabatan.

JAKARTA,http://Eksisjambi.com  –  Pemerintah menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja/buruh di perusahaan…

Revisi UU ASN menjadi dasar utama perubahan kebijakan ini. Pemerintah membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi PNS, terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan di nilai memenuhi standar kompetensi.

“Jika PPPK penuh waktu saja bisa diputus kontraknya, bagaimana nasib PPPK paruh waktu?” menjadi pertanyaan yang semakin sering terdengar.

“Bapak Presiden akan mengumumkan proses pengangkatan PNS ini karena merupakan kebijakan beliau,” ujar Brian dalam keterangannya kepada media.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa alih status PPPK ke PNS bukanlah sesuatu yang mustahil untuk di wujudkan. Segalanya sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah ke depan, khususnya keputusan politik yang akan di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

 “Kami sudah beraudiensi dengan pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Alhamdulillah ada tanda positif,” ujar Fadlun

“PPPK sering dianggap sebagai ban serep PNS. Mereka bekerja dengan kontrak, dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau karena anggaran habis,” jelas Fadlun.