DPRD Tanjab Timur mulai membahas KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Belanja daerah naik Rp41,85 miliar, sementara SILPA melonjak menjadi Rp81,82 miliar, memicu sorotan terhadap transparansi anggaran dan efektivitas penggunaan dana publik.

Bupati Merangin M. Syukur berkonsultasi dengan Kemendagri membahas percepatan penyaluran DBH dan DAU, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta sinkronisasi program pembangunan.

Founder LBH NADI, Elas Anra Dermawan, menilai polemik temuan keuangan Rp1,5 triliun di Provinsi Jambi harus dipahami secara objektif karena merupakan akumulasi hasil audit sejak 2002, bukan hanya pada masa kepemimpinan Gubernur Al Haris.

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan rekomendasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Banggar mendorong optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat serta mengapresiasi raihan opini WTP ke-9 berturut-turut.

Banggar DPRD Kota Sungai Penuh membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan menekankan evaluasi pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

DPR RI mengusulkan gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu didukung melalui APBN untuk mengurangi beban APBD serta memperkuat keberlanjutan fiskal daerah dan pelayanan publik.

Pemkab Tanjab Timur menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD. Realisasi pendapatan mencapai Rp1,184 triliun atau melampaui target, sementara SiLPA tercatat Rp81,82 miliar.

Pemprov Jambi kembali meraih opini WTP ke-14 dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Gubernur Al Haris menegaskan fokus pemerintah pada perbaikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ketua Komisi II DPR RI mendorong relaksasi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD serta dukungan APBN untuk pembiayaan PPPK daerah guna menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Gubernur Jambi Al Haris memperjuangkan nasib PPPK penuh waktu dan paruh waktu dalam Raker, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen APBD menjadi fokus utama pembahasan.

Pemkab Tanjabtim kembali meraih Opini WTP ke-9 berturut-turut dari BPK RI. Bupati Dillah menegaskan anggaran daerah harus dikelola transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat

PAD Merangin 2025, pertumbuhan ekonomi Merangin, LKPJ Merangin 2026, ekonomi Jambi, PAD tembus target, IPM Merangin, sektor pertanian Merangin, DPRD Merangin

Dugaan hilangnya saldo sejumlah nasabah Bank Jambi memicu kepanikan. Manajemen bank melakukan audit menyeluruh dan berjanji mengganti kerugian jika terbukti ada kesalahan sistem.

Bank Indonesia bersama Satgas P2DD meluncurkan program KATALIS P2DD untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan dan layanan publik berbasis elektronik.

“Iya, secepat mungkin. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini,” ungkap Desi optimis.