Untuk kepentingan pembuktian perkara, keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 10 November 2025 hingga 29 November 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

KPK, Korupsi, Bupati Ponorogo, OTT, Pemerintah Daerah, Antikorupsi, Ponorogo, Hukum, Indonesia

AW meminta setoran sebesar 5 persen dari proyek di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Komunikasi di antara mereka menggunakan istilah sandi ‘7 Batang’,” ungkap Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

“KPK mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas dan transparansi harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Budi.

“Dari hasil pemeriksaan dan audit investigatif, ditemukan adanya penyimpangan mulai dari kegagalan konstruksi hingga alat-alat pertanian yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Kombes Pol. Andy Pramudya.

 “Lebih jauh, korupsi di sektor ini bisa sangat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.

“KPK menyayangkan terjadinya praktik korupsi di sektor energi strategis seperti ini dan Melalui upaya penindakan, diharapkan dapat menjadi pemantik bagi perbaikan tata kelola niaga gas nasional,” ujar perwakilan KPK dalam konferensi pers, Selasa (21/10).

Eksisjambi.com,Tanjab Timur – Dari hasil penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan, pihak Cabjari Nipah Panjang telah menetapkan…