Aliansi PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN menyampaikan enam tuntutan kepada Presiden, mulai dari percepatan pengangkatan R2-R3 hingga jaminan kesetaraan ASN.

Wacana PPPK diangkat menjadi PNS tanpa tes kembali mencuat. DPR menilai pengabdian panjang dapat menjadi bentuk seleksi, namun usulan tersebut masih menuai pro dan kontra.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Raker Komisi II DPR RI secara virtual untuk membahas PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, tenaga honorer, dan kebijakan belanja pegawai daerah.

Komisi II DPR RI bersama KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan BKN menggelar rapat penting pada 8 Juni 2026 untuk membahas kejelasan status PPPK Paruh Waktu, regulasi, gaji, dan masa depan tenaga honorer.

PPPK Paruh Waktu berpeluang naik status menjadi penuh waktu. BKN RI menyebut syarat utama adalah kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran pemerintah

Penyetaraan karier PPPK dan PNS menjadi langkah besar reformasi ASN. PPPK kini memiliki peluang jabatan, kesejahteraan, dan jenjang karier lebih terbuka.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Audiensi PPPK Paruh Waktu dengan KemenPANRB dan BKN menghasilkan kepastian perpanjangan kontrak, regulasi baru, serta peluang peralihan menjadi PPPK penuh.

DPR RI menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada pemberhentian PPPK. Pemerintah daerah diminta mencari solusi tanpa mengorbankan tenaga kerja.

PPPK tidak bisa dipecat sembarangan oleh pemda. Simak penjelasan lengkap dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan kerja PPPK sesuai aturan ASN.

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.