KPK, Korupsi, Bupati Ponorogo, OTT, Pemerintah Daerah, Antikorupsi, Ponorogo, Hukum, Indonesia

Penandatanganan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dengan Bupati dan Wali Kota se-wilayah Jawa Barat.

“Dari hasil pemeriksaan dan audit investigatif, ditemukan adanya penyimpangan mulai dari kegagalan konstruksi hingga alat-alat pertanian yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Kombes Pol. Andy Pramudya.

“KPK menyayangkan terjadinya praktik korupsi di sektor energi strategis seperti ini dan Melalui upaya penindakan, diharapkan dapat menjadi pemantik bagi perbaikan tata kelola niaga gas nasional,” ujar perwakilan KPK dalam konferensi pers, Selasa (21/10).

 “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” tegas Enny.

“Tayangan Trans7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama,”

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pemulangan 5.800 WNI dari penjara Malaysia. Malaysia siap memulangkan kapan saja jika Indonesia menghendaki.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon,” ujar hakim I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Eksisjambi.com,Tebo – Ketua Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Tebo, Syahrial, Rabu (18/9) mengecam…