Komisi III menilai bahwa keterlibatan publik adalah kunci agar RUU KUHAP mampu menjawab tantangan hukum masa kini serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

 “Frasa itu menimbulkan kerancuan dan berpotensi membuka peluang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa batasan yang jelas,” ujar Suhartoyo dalam pembacaan putusan.

“Pemberantasan tindak pidana perjudian hanya akan efektif jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perjudian adalah tindak kejahatan, dan mengedarkan uang terkait perjudian ke dalam sistem juga merupakan tindak kejahatan. Keduanya harus ditindak tegas oleh Pemerintah,” tegasnya.

Untuk kepentingan pembuktian perkara, keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 10 November 2025 hingga 29 November 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

KPK, Korupsi, Bupati Ponorogo, OTT, Pemerintah Daerah, Antikorupsi, Ponorogo, Hukum, Indonesia

Penandatanganan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dengan Bupati dan Wali Kota se-wilayah Jawa Barat.

“Dari hasil pemeriksaan dan audit investigatif, ditemukan adanya penyimpangan mulai dari kegagalan konstruksi hingga alat-alat pertanian yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Kombes Pol. Andy Pramudya.

“KPK menyayangkan terjadinya praktik korupsi di sektor energi strategis seperti ini dan Melalui upaya penindakan, diharapkan dapat menjadi pemantik bagi perbaikan tata kelola niaga gas nasional,” ujar perwakilan KPK dalam konferensi pers, Selasa (21/10).

 “Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang mengatur mengenai larangan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,” tegas Enny.

“Tayangan Trans7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama,”

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pemulangan 5.800 WNI dari penjara Malaysia. Malaysia siap memulangkan kapan saja jika Indonesia menghendaki.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon,” ujar hakim I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Eksisjambi.com,Tebo – Ketua Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Tebo, Syahrial, Rabu (18/9) mengecam…