Satreskrim Polres Kerinci bergerak cepat menangkap pelaku penganiayaan sadis berinisial AS alias Adi Sala usai menyerang warga dengan parang di depan Masjid Baiturrahim.

Polda Jambi bergerak cepat mengungkap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin,Pengungkapan di lakukan

Polres Kerinci mengungkap praktik penimbunan dan penjualan ilegal BBM subsidi di Kerinci dan Sungai Penuh. Dua pelaku diamankan beserta puluhan jerigen solar dan pertalite

Komisi III DPR RI apresiasi Polri, Polda Metro Jaya, kasus aktivis KontraS, penegakan hukum, transparansi hukum

Dalam kasus yang melibatkan anak, aparat penegak hukum di wajibkan mempertimbangkan aspek perlindungan dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penyelesaian melalui Keadilan Restoratif di nilai sebagai langkah yang lebih humanis dan proporsional.

“Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang terbukti melakukan penganiayaan harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu pucuk senjata api rakitan jenis Sig Sauer, empat butir amunisi tajam kaliber 9 mm, satu pucuk senjata jenis soft gun, serta sejumlah barang lain berupa atribut Komponen Cadangan, beberapa kartu ATM dari berbagai bank, dan satu unit telepon genggam iPhone 13 Pro Max milik terduga tersangka.

“Warga jangan main hakim dong, kalau nggak mau ditagih ya jangan ngutang demi gaya hidup. Sudah ngutang merasa jadi korban. Debt collector itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tegas Sandri, yang juga merupakan Ketua Umum PB SEMMI, di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, tersangka HB dan S kini telah ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Penetapan keduanya menambah panjang daftar tersangka dalam kasus ini, sehingga total menjadi lima orang tersangka.

Informasi awal menyebutkan bahwa penindakan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah tersebut. Namun hingga kini, berbagai pihak masih menunggu kepastian serta pernyataan resmi dari KPK.

 “Kami telah mendapatkan mandat baru berdasarkan bukti dan keputusan pengadilan. Tersangka kini kembali berada dalam tahanan untuk pemeriksaan lanjutan,” ujar seorang pejabat kepolisian Provinsi Svay Rieng.

Komisi III menilai bahwa keterlibatan publik adalah kunci agar RUU KUHAP mampu menjawab tantangan hukum masa kini serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

 “Frasa itu menimbulkan kerancuan dan berpotensi membuka peluang bagi polisi aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri tanpa batasan yang jelas,” ujar Suhartoyo dalam pembacaan putusan.

“Pemberantasan tindak pidana perjudian hanya akan efektif jika dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Perjudian adalah tindak kejahatan, dan mengedarkan uang terkait perjudian ke dalam sistem juga merupakan tindak kejahatan. Keduanya harus ditindak tegas oleh Pemerintah,” tegasnya.

Untuk kepentingan pembuktian perkara, keempat tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 10 November 2025 hingga 29 November 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.