Ketua Pemuda Melayu Provinsi Jambi, Iin Habibi, menyoroti kerusakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) akibat aktivitas PETI dan mempertanyakan sikap Kapolda Jambi yang tidak memberikan tanggapan kepada wartawan.

Pemkab Merangin membentuk Tim Terpadu untuk mensterilkan kawasan inti Geopark Merangin dari aktivitas PETI demi menjaga kelestarian warisan dunia dan lingkungan.

BBTNKS terus menggencarkan operasi pemberantasan PETI di kawasan TNKS sepanjang 2026. Sejumlah peralatan tambang ilegal dimusnahkan, sementara pelaku berhasil melarikan diri.

Polda Jambi mengungkap ratusan kasus kriminal selama Semester I 2026, termasuk C3, narkotika, BBM bersubsidi, dan PETI. Sebanyak 1.290 lebih tersangka berhasil diamankan beserta berbagai barang bukti.

Aksi tersebut di lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dugaan kerusakan hutan di sejumlah kawasan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Polda Jambi bergerak cepat mengungkap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin,Pengungkapan di lakukan

Anggota DPR RI Rocky Candra menyoroti maraknya PETI dan mendesak penegakan hukum tidak hanya menyasar penambang kecil, tetapi juga aktor utama di balik tambang ilegal.

“Kami akan memproses para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan ini merupakan komitmen kami dalam memberantas praktik PETI yang merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan,” tegasnya.

“Kalau benar-benar peduli lingkungan, sekarang saatnya bersuara. Jangan sampai TNKS rusak baru semua menyesal,” ungkap warga lainnya

Ketika batas wilayah tidak dipatuhi, di situ muncul potensi penyalahgunaan izin, gratifikasi, dan praktik ilegal lainnya. Dampaknya bukan hanya pada negara, tetapi juga lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas Bahtiar.

Langkah tersebut di lakukan sebagai upaya pencegahan agar lokasi tidak kembali digunakan untuk aktivitas PETI, sekaligus memberikan efek jera serta edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif penambangan ilegal terhadap lingkungan dan keselamatan jiwa.

“Saya bilang, kamu harus keluar dari situ. Akhirnya mereka keluar semua dan sekarang PETI di sana sebagian besar sudah tidak ada. Dam Betuk ini memiliki potensi besar untuk perikanan, jadi saya ingin 15 Tumenggung itu punya perwakilan keramba di sana,” Terang Bupati di hadapan jajaran Kemensos.

​”Secara bertahap akan kita tingkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang didukung oleh kualitas SDM, sarana dan prasarana serta alokasi dana yang memadai,” Pungkasnya

Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepolisian RI, serta Ditjen Imigrasi.

“Kami terus menekan aktifitas PETI di wilayah hukum Polsek Tabir Ulu, upaya tersebut tidak hanya sebatas penindakan saja, namun kami juga perlu merobah pola pikir masyarakat yang semulanya beraktifitas PETI kearah ekonomi alternatif lainnya seperti memanfaatkan lahan bekas PETI untuk dijadikan sebagai budidaya ikan,”terang IPTU Supranata.