DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.

Pemerintah pusat mulai serius menangani persoalan PPPK. Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan dan Mendagri menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kepastian kerja, pembayaran gaji, dan penataan PPPK di daerah.

Wacana penghapusan PPPK mencuat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, usulkan seluruh ASN jadi PNS demi sistem lebih adil dan terintegrasi.

Ratusan guru PPPK paruh waktu di Merangin demo tuntut gaji 5 bulan yang belum dibayar dan kejelasan status kepegawaian

Pemkot Sungai Penuh resmi menerapkan jam kerja baru ASN mulai Mei 2026. Aturan ini menekankan disiplin, efektivitas kerja, dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah mendorong penyetaraan karier PPPK dan PNS dalam satu sistem ASN. Kebijakan ini membuka peluang jabatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem merit.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Pemkab Pesisir Selatan jelaskan kebijakan merumahkan 359 nakes sebagai implementasi UU ASN, bukan keputusan sepihak daerah.

DPR RI menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada pemberhentian PPPK. Pemerintah daerah diminta mencari solusi tanpa mengorbankan tenaga kerja.

PPPK tidak bisa dipecat sembarangan oleh pemda. Simak penjelasan lengkap dasar hukum, mekanisme, dan perlindungan kerja PPPK sesuai aturan ASN.

Pemerintah segera umumkan alih status PPPK menjadi PNS dimulai dari guru dan dosen. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kebijakan resmi dalam waktu dekat.

Pemerintah memastikan gaji ke-13 ASN cair paling cepat Juni 2026. Simak rincian komponen, mekanisme pencairan, serta ketentuan untuk PPPK dan CPNS.

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK lewat UU ASN 2023. Kini kontrak bisa diperpanjang otomatis berbasis kinerja hingga usia pensiun.

Kekhawatiran pemecatan massal PPPK meningkat akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. DPR RI minta pemerintah tunda pembatasan belanja pegawai dalam UU HKPD untuk cegah dampak sosial.

Pemerintah ubah skema masa kerja PPPK melalui UU ASN 2023. Kontrak kini lebih fleksibel dan bisa diperpanjang hingga usia pensiun berbasis kinerja.