Aspek disiplin menjadi bagian penting dalam manajemen ASN guna menjaga profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah.

Audiensi tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak guru swasta, khususnya dalam upaya mendapatkan kesempatan yang adil dalam rekrutmen PPPK, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan fasilitas pendidikan.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Meski DPR menyatakan akan mengawal, masyarakat mempertanyakan lambannya proses pengangkatan. Jika memang menjadi prioritas nasional, mengapa pengangkatan guru honorer masih sangat terbatas? Jika pengawasan dilakukan secara serius, mengapa masih banyak guru yang terjebak dalam ketidakpastian?

“Untuk OPD yang baru bergabung, agar segera mendata kembali aset serta menyesuaikan pembagian tugas pegawai. Penempatan personel sudah diatur oleh BKPSDM agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik,” tegas Sekda.

Pertemuan antara Aliansi Merah Putih dan BAM DPR RI ini di harapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada PPPK. Para PPPK berharap pemerintah dan DPR dapat segera memberikan kepastian hukum, baik terkait status kepegawaian maupun pemenuhan hak-hak yang selama ini dinilai belum setara.

“Jika PPPK penuh waktu saja bisa diputus kontraknya, bagaimana nasib PPPK paruh waktu?” menjadi pertanyaan yang semakin sering terdengar.

“Bapak Presiden akan mengumumkan proses pengangkatan PNS ini karena merupakan kebijakan beliau,” ujar Brian dalam keterangannya kepada media.

Dalam sistem kepegawaian nasional, terdapat tiga status yang kerap menjadi perhatian publik, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu.

Penyamaan manajemen PNS dan PPPK dalam RUU ASN berfokus pada tiga aspek utama yang selama ini menjadi pembeda signifikan di lingkungan ASN

“Ini soal keadilan dan kepastian karier. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PPPK berhak mendapatkan status yang sepadan dengan kontribusi mereka,” ujarnya

Talenta ASN 2026. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui dapat berdampak pada pemetaan talenta, pengembangan karier, hingga peluang peningkatan jenjang jabatan ke depan

“Kami siap membahas peralihan PPPK jadi PNS dalam RUU ASN. Pengabdian mereka sudah cukup menjadi bukti dedikasi dan loyalitas terhadap negara,” ujar Dede Yusuf

“Kita ingin ini diperjelas. Jangan ada sebagian boleh, Sebagian lagi tidak, Untuk itu kami berkoordinasi dengan Ombudsman dan meminta Ombudsman untuk ikut mengawasi proses ini,” sebut Taufiq.

 “Kalau memang dilihat dari berbagai pertimbangan, nanti tentu kita akan dengar dari para akademisi, kemudian dari pendidik juga, para PPPK juga, kemudian semua stakeholder yang terkait,” ujar Reni Astuti.