uang tunai senilai ratusan juta rupiah turut di amankan KPK sebagai barang bukti dalam OTT tersebut. Uang itu di duga berkaitan dengan perkara yang tengah di tangani lembaga antirasuah.

“Saat ini, yang bersangkutan sedang di lakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” jelasnya.

“LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk komitmen penyelenggara negara terhadap integritas dan pemerintahan yang bersih,” demikian penegasan KPK dalam keterangannya.

“Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional serta berbagai layanan publik. Setiap praktik korupsi di sektor ini berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas,” tegas KPK dalam keterangannya.

“Kami pastikan bahwa substansi penegakan hukum tidak berubah. Yang berubah hanyalah cara penyampaian kepada publik agar sejalan dengan aturan hukum dan perlindungan hak-hak individu,” tegasnya.

“Dalam perkara ini, penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar pimpinan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Kerja sama dan keterbukaan dari para pihak sangat membantu efektivitas penegakan hukum, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan optimal,” demikian disampaikan KPK dalam keterangannya.

“Integritas bukan hanya soal kepatuhan pada aturan, tetapi komitmen moral yang harus melekat dalam setiap pengambilan keputusan. Ketika integritas diabaikan, di situlah celah korupsi mulai terbuka,” ujar Ibnu Basuki.

Pendidikan antikorupsi, kejujuran, dan integritas menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi dari akarnya. Nilai-nilai tersebut perlu diajarkan secara konsisten sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Keteladanan orang tua dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak.

“Penindakan tetap menjadi instrumen penting, namun tujuan utamanya adalah memulihkan hak negara dan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto dalam keterangannya.

Selain itu Ade juga memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp 400 juta, Jeep Wrangler warisan Rp 650 juta serta mobil Ford Mustang hasil sendiri Rp 1,4 miliar harta bergerak lainnya Rp 43 juta serta kas Rp 147,9 juta.

“Total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, serta dua dari swasta,” kata Anang Supriatna, dikutip dari Antara.

“Dalam kurun waktu sekitar satu tahun, sejak Desember 2024 hingga 2025, Bupati Bekasi secara rutin meminta ijón atau uang muka paket proyek melalui perantara, padahal proyek tersebut belum dikerjakan,” ujar Asep Guntur Rahayu.

Penangkapan ini sekaligus menjawab kehebohan publik terkait beredarnya foto dan informasi penyegelan sejumlah ruangan di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 kompleks perkantoran Pemkab Bekasi terlihat telah dipasangi garis KPK dan segel resmi.

Budi menegaskan, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari sepuluh orang yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.