Aliansi Merah Putih menyampaikan empat tuntutan utama dalam pertemuan bersama DPR RI dan KemenPANRB, mulai dari penerbitan RPP UU ASN, peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, hingga usulan gaji ditanggung APBN.

Beredar informasi bahwa 3 Juni 2026 menjadi hari penentuan nasib PPPK Paruh Waktu di Indonesia. Simak fakta, klaim yang beredar, dan penjelasan lengkapnya.

Sinyal pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu semakin menguat. Kemendagri akan membahas skema peralihan status dan usulan gaji PPPK dari APBN pada audiensi 3 Juni 2026.

BKN menegaskan PPPK dan PPPK Paruh Waktu tidak akan dialihkan menjadi tenaga non-ASN. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta pegawai tidak percaya isu viral.

PPPK Paruh Waktu berpeluang naik status menjadi penuh waktu. BKN RI menyebut syarat utama adalah kebutuhan formasi dan ketersediaan anggaran pemerintah

DPR RI mendorong penataan guru honorer menjadi ASN melalui skema PPPK dan PPPK paruh waktu. Hetifah Sjaifudian menegaskan status guru harus diperjelas demi kesejahteraan dan pendidikan.

Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kini diprioritaskan untuk dua golongan tenaga honorer. Simak kriteria lengkapnya di sini.

Audiensi PPPK Paruh Waktu dengan KemenPANRB dan BKN menghasilkan kepastian perpanjangan kontrak, regulasi baru, serta peluang peralihan menjadi PPPK penuh.

Pemkab Merangin mulai memproses pembayaran gaji PPPK paruh waktu Januari–Maret 2026 senilai Rp7,3 miliar serta THR ASN yang diperkirakan mencapai Rp35,5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai membayarkan gaji PPPK Paruh Waktu. Hingga Selasa (10/3/2026) pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran telah mencapai Rp3,7 miliar kepada 2.493 pegawai dari total 2.733 PPPK yang tersebar di 30 OPD.

Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dirancang fleksibel mengikuti standar upah minimum daerah dan kapasitas anggaran pemerintah daerah. Dengan kisaran Rp2,1 juta hingga Rp5,7 juta per bulan serta tambahan tunjangan bagi yang memenuhi syarat, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian penghasilan sekaligus perlindungan sosial bagi tenaga PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

Peserta Tahap 1 sudah mengikuti tahapan seleksi lebih awal. Wajar jika mereka menjadi prioritas dalam pengangkatan ke status penuh waktu,” ujar perwakilan Aliansi R2–R3 Indonesia.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Pemberian THR ini berlaku untuk seluruh PPPK, termasuk mereka yang bekerja dengan skema paruh waktu. Regulasi pemerintah menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tetap memiliki hak atas tunjangan yang melekat pada status kepegawaiannya.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perjuangan bersama demi keadilan, martabat, dan masa depan ASN PPPK sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara,” tegas AMP dalam pernyataan resminya.