Pemkab Merangin mulai memproses pembayaran gaji PPPK paruh waktu Januari–Maret 2026 senilai Rp7,3 miliar serta THR ASN yang diperkirakan mencapai Rp35,5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kerinci mulai membayarkan gaji PPPK Paruh Waktu. Hingga Selasa (10/3/2026) pukul 15.00 WIB, realisasi pembayaran telah mencapai Rp3,7 miliar kepada 2.493 pegawai dari total 2.733 PPPK yang tersebar di 30 OPD.

Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dirancang fleksibel mengikuti standar upah minimum daerah dan kapasitas anggaran pemerintah daerah. Dengan kisaran Rp2,1 juta hingga Rp5,7 juta per bulan serta tambahan tunjangan bagi yang memenuhi syarat, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian penghasilan sekaligus perlindungan sosial bagi tenaga PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

Peserta Tahap 1 sudah mengikuti tahapan seleksi lebih awal. Wajar jika mereka menjadi prioritas dalam pengangkatan ke status penuh waktu,” ujar perwakilan Aliansi R2–R3 Indonesia.

Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi mencantumkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari struktur resmi ASN. Artinya, nomenklatur tersebut berpotensi dihapus dalam sistem kepegawaian nasional.

Pemberian THR ini berlaku untuk seluruh PPPK, termasuk mereka yang bekerja dengan skema paruh waktu. Regulasi pemerintah menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tetap memiliki hak atas tunjangan yang melekat pada status kepegawaiannya.

“Ini bukan sekadar tuntutan, tetapi perjuangan bersama demi keadilan, martabat, dan masa depan ASN PPPK sebagai bagian tak terpisahkan dari aparatur negara,” tegas AMP dalam pernyataan resminya.

“Jika PPPK penuh waktu saja bisa diputus kontraknya, bagaimana nasib PPPK paruh waktu?” menjadi pertanyaan yang semakin sering terdengar.

DPRD berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif, khususnya perangkat daerah terkait, guna mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer yang terdampak, karena secara mendadak kehilangan sumber penghasilan di awal tahun. Di sisi lain, situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Natuna dalam mengelola transisi kebijakan kepegawaian agar tidak menimbulkan dampak sosial yang berkepanjangan

Dalam sistem kepegawaian nasional, terdapat tiga status yang kerap menjadi perhatian publik, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu.

Pada kesempatan tersebut, Bupati meminta penempatan PPPK Paruh Waktu agar merata tidak menumpuk pada satuan kerja tertentu, menyebar hingga ke pelosok wilayah Tanjabtim, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat,” pungkasnya

“Kalau sudah tercatat di BKN, KemenPAN, tinggal lagi nanti proses untuk naik menjadi P3K penuh waktu, itu nanti pemprov yang menilainya,” tambahnya.

Dengan semakin dekatnya penetapan TMT, para peserta PPPK Paruh Waktu 2025 kini hanya tinggal selangkah lagi menuju status ASN resmi dengan skema paruh waktu.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penertiban pegawai Non-ASN yang sebelumnya berstatus tenaga honor atau tenaga kontrak yang tersebar di berbagai instansi, baik di sekolah-sekolah maupun di lembaga-lembaga pemerintah,” kata Gubernur Al Haris