“Kami mendengar dan memahami harapan teman-teman PPPK. Aspirasi ini akan kami bawa dalam pembahasan revisi UU ASN Namun, DPR tidak bisa bekerja sendiri Pemerintah juga harus hadir dalam pembahasan agar usulan ini bisa di wujudkan,” ujar Dede Yusuf

“Atas nama PSTK Tanah Kampung, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Alfin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, dan Sekda Alpian Pian beserta seluruh SKPD yang telah turun langsung dalam kegiatan ini,” ujar Koesnadi, perwakilan masyarakat setempat.

“Tenaga honorer yang tidak ikut tes, paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025,” ujar Zudan.

 “Kami sudah beraudiensi dengan pihak Istana melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Alhamdulillah ada tanda positif,” ujar Fadlun

Artinya, PPPK bisa berpindah tempat kerja atau lokasi tugas selama masih berada di lingkungan instansi yang sama dan tetap menjalankan jabatan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati”

“PPPK sering dianggap sebagai ban serep PNS. Mereka bekerja dengan kontrak, dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan dengan alasan tidak kompeten atau karena anggaran habis,” jelas Fadlun.

“Jadi prinsipnya kami dari KemenPANRB, dari Pemerintah, kalau Undang-Undangnya memungkinkan proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari Undang-Undang itu,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, dalam keterangannya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya akan melepas 113 orang atlet Korpri Provinsi Jambi untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korpri Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI) ke-17 Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan,” lanjutnya.

“Kami ingin semua dipandang sebagai ASN, bukan lagi PNS atau PPPK. Ini bentuk keadilan dalam birokrasi,” ujar Zudan melalui akun resmi BKN.

Eksisjambi- Ribuan massa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian…

Eksisjambi.com ,Sumbar- Pemerintah memberikan sinyal atau harapan baru bagi seluruh Pegawai Honorer Anggota Satuan Polisi Pamong…